Ngalor-ngidul Bekasi: Buruh Bekasi Protes Tuan Tanah Zalim (Radar Bekasi, Senin, 5 April 2010)

Bocah Bekasi yang juga aktivis perburuhan, Obon Tabroni, dua pekan ini mengobarkan semangat untuk menolak Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Melalui jejaring sosial Facebook, Obon mengabarkan bahwa hari ini, Senin, 5 April, puluhan ribu buruh akan membanjiri Jakarta.

Mereka akan berunjukrasa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satu tuntutanya adalah jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). “5 April 2010, saat hari pertama paripurna DPR akan menjadi awal gerakan rakyat Indonesia menuntut terwujudnya jaminan sosial,” kata Obon.

Ledakan aksi tersebut, kata dia, menjadi rangkaian tuntutan rakyat akan jaminan sosial sampai terpenuhi. Jaminan yang dicita citakan mampu menjawab kebutuhan rakyat miskin akan jaminan kesehatan. “Jamkesmas yang ada sekarang bukanlah sistem jaminan kesehatan. Namun bantuan kesehatan yang bisa dikurangi, bahkan bisa dicabut kapan saja,” ujar Obon.

Kepada temannya yang sedang berkoordinasi di salah satu kawasan industri di Bekasi, Obon menyerukan agar mengirim buruhnya dalam jumlah besar. “Jangan kurang dari 5000 orang, diam adalah pengkhianatan,” katanya.

Pada komentar lain, Obon menilai meski tuntutan buruh melalui mogok kerja dikabulkan perusahaan, namun belum bisa disebut berhasil sepanjang masih ada pengusaha yang masih menzolimi buruh. “Masih ada lima perusahaan yang berpotensi mogok akibat kenaikan upah yang belum disepakati,” katanya.

Menyimak kegigihan sang pejuang buruh Bekasi ini, saya jadi tergerak untuk membuka-buka skripsi saya semasa kuliah di Jurusan Sejarah Universitas Indonesia pada 1990 berjudul “Gerakan Protes Petani Bekasi 1913: Studi Kasus Awal Masuknya Sarekat Islam di Tanah Partikelir.”

Meski dalam judulnya tertulis petani, namun pada hakekatnya sebagian besar petani yang protes di Bekasi adalah kaum buruh tani, karena mereka hanya menjadi pekerja, bukan pemilik sawah. Kalau sekarang sebagian besar menjadi buruh pabrik, zaman dulu bara buruh di Bekasi bekerja sebagai buruh di sawah-sawah milik tuan tanah (landheer) Cina. Apapun jenis pekerjaannya, tetap saja predikat yang mereka sandang dari masa ke masa adalah buruh.

Pada 97 tahun silam, tepatnya pada 13 Desember 1913, terjadi gerakan protes sekitar 2.000 buruh tani di Kampung Setu, Distrik Bekasi (sekarang sekitar Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi). Aksi yang nyaris menimbulkan kerusuhan dan bentrok tesebut merupakan akumulasi dari kondisi ekonomi dan sosial yang memberatkan petani.

Diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, pajak yang tinggi, kerja wajib (rodi atau heerendiensten) selama 54 hari dalam setahun, kontrak sewa dan jual beli tanah yang tidak adil, sistem rente dan ijon, maraknya pungutan liar, kenaikan harga bahan pokok, serta upah kerja yang rendah.

Harga beras, sebagai contoh, pada 1911 sekitar f 8 (8 gulden) per pikul, sedangkan pada 1913 naik menjadi f 9.95. Saat bahan kebutuhan pokok meroket, tuan tanah yang zalim itu tidak kunjung menaikkan upah kerja para buruh tani. Sejak awal abad ke-20 upah kerja menanam padi tetap saja f. 0.20 per hari atau f 6 per bulan. Sedangkan kebutuhan hidup per bulan sekitar dua kali lipat dari upah, yakni sekitar f 11.68, 40 (beras f 5.69.40, minyak kelapa f 0.70, garam f 0.60, gula putih f 0.50, kopi f 0.64, teh f 1.50, minyak tanah f 2.05).

Dari sini menunjukkan, hak upah seorang buruh tani tidak seimbang dengan kewajiban dan pengeluaran. Jumlah ini belum termasuk biaya transportasi, makan, pakaian, perbaikan rumah, acara hajatan, dan kesehatan. Kondisi ini meresahkan petani.

Beberapa kali buruh tani melakukan protes, namun tidak diindahkan tuan tanah. Adapun pemerintah yang berpihak kepada tuan tanah, tidak memberikan jalan keluar bagi buruh. Sedangkan sebagian besar para tokoh masyarakat dan jawara setempat dijerat tuan tanah menjadi mandor, demang, dan centeng.

Ketika petani kian tak berdaya, pada Maret 1913 berdiri organisasi Sarekat Islam Residensi Batavia, lantas pada 5 Mei 1913 berdiri sarekat Islam di Regenschaap atau Kabupaten Meester Cornelis. Pejabat kewedanaan Bekasi dan tuan tanah yang campur tangan, mengganti nama Sarekat Islam di Bekasi menjadi “Djoemiatoel Islamijah” (DI). Sedangkan tuan tanah menghidupkan organisasi tandingan bernama “Kong Djie Hin”.

Masyarakat yang mengharapkan perbaikan nasib, berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi anggota Sarekat Islam atau Djoemiatoel Islamijah. Raden Danoemihardjo, Wakil Presiden Sarekat Islam Cabang Meester Cornelis yang sehari-hari bekerja sebagai Kepala Sekolah Rendah Bumiputra Kelas I serta Djapan yang mantan Mandor Kampung Setu, selalu mempropagandakan kehebatan Sareat Islam hingga ke pelosok kampung di Bekasi.

Keluhan-keluhan buruh tani pun tersalurkan, sehingga buruh menjadi kian berani melakukan protes. Protes memuncak pada 13 Desember itu. Peristiwa bermula dengan perintah Djapan agar buruh tani memboikot kerja rodi, sebagai protes atas dihukumnya sejumlah buruh yang mogok bekerja.

Mandor Setu, Tumpang, marah besar. Setelah melontarkan kalimat “Selam (Islam) anjing!,” Tumpang memukul buruh bernama Sinen dan Saimban. Sinen dan Saimban melaporkan kasus tersebut kepada pimpinan Sarekat Islam dan teman-temannya. Tak lama kemudian terdengar bunyi bedug dan kentongan bersahut-sahutan, sebagai tanda masyarakat harus kumpul karena ada masalah besar.

Dalam hitungan jam, dengan dipimpin para tokoh Sarekat Islam, terutama Haji Ibrahim, Ngeja, Sapat, Djapan, dan Djaja, berkumpulah sekitar 2.000 orang di depan rumah Mandor Tumpang, lengkap dengan sejata tajam dan. Adapun ratusan anggota Kong Djie Hin membikin barikade di depan rumah Mandor Tumpang.

Saat kedua kekuatan hendak saling betempur, tiba-tiba sekitar pukul 23.00 datang Assisten Residen Meester Cornelis F. Cohen F.Z.N, lengkap dengan pasukan militernya. Cohen memerintahkan semua orang berjongkok, dan meminta agar perkelahian dihentikan. Bila tidak patuh, dia akan melakukan tindakan militer. Massapun bubar.

Beberapa hari berikutnya, Cohen memberhentikan sejumlah pemimpin Sarekat Islam, dan memerintahkan pemukulan bedug dan kentongan. Bagaimana dengan tuntan kenaikan upah? Tidak dijalankan tuan tanah. Protes buruh dijadikan alasan untuk menolak kenaikan upah buruh tani. Malah pemerintah terus menambah personil militer dan polisi ke Bekasi. Semua untuk meredam aksi protes buruh yang makin menderita.

Kejengkelan pribumi terhadap tuan tanah dan pejabat memuncak tatkala Tentara Pendudukan Militer Jepang menaklukkan Hindia Belanda pada 1942. Ketika itu, rakyat Bekasi meluapkan dendamnya kepada para tuan tanah Cina. Toko dan rumah gedong tuan tanah digedor alias dijarah, tuannya tunggang-langgang mengungsi ke Jakarta.

Antek-anteknya, mulai demang, mandor, sampai centeng pada ngumpet. Sebagian pada tobat, sebagian lagi tetap berkeliaran sebagai pengkhianat.

Ali Anwar, Sejarawan Bekasi
alianwar65@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: