Patung Golf dan Pencerahan Sejarah (Ngalor-ngidul Bekasi, Radar Bekasi, Kamis, 25 Februari 2010)

Dua bulan ini keberadaan patung bermain golf PT Jababeka menjelang Gerbang Tol Cikarang dan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, diprotes masyarakat. Dimotori Karang Taruna Kabupaten Bekasi, mereka meminta agar patung dengan penanda “Welcome To Kota Jababeka,” tersebut diganti dengan patung yang mencerminkan nilai historis dan budaya Bekasi.

Saat situasi kian memanas, saya menerima undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim. Saya diminta memberikan masukan dari sisi sejarah dan budaya di DPRD Kabupaten Bekasi. Pertemuan teknis yang digelar pada Senin, 22 Februari, itu dihadiri sekitar 50 orang dari unsur Komisi A, pemerintah, Jababeka, Deltamas, Karang taruna, LSM, dan saya.

Pada kesempatan itu, saya sebagai sejarawan mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan PT Jababeka agar segera memindahkan patung tersebut ke lokasi lain. Idealnya, patung bagus dengan sentuhan seni yang indah itu dipindahkan ke lahan milik PT Jababeka.

Semua pihak, kata saya, patut mencontoh kearifan Pemerintah DKI Jakarta yang setelah diprotes banyak orang, segera memindahkan patung Barack Hussein Obama dari Taman Menteng ke SD Besuki, Menteng, sekolah Obama masa kecil, pada 14 Februari 2010.

Alasan pemindahan, patung yang dibangun di lokasi tanah PT Jasa Marga itu tidak mencerminkan ke-Bekasi-an, juga terdapat kalimat penanda “Welcome To Kota Jababeka” yang bisa dipersepsikan seakan-akan ada pemerintahan baru selain Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, yakni Kota Jababeka .

Bersamaan dengan pemindahan patung golf, saya meminta semua pihak (Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD kabupaten Bekasi, PT Jababeka dan perusahaan lain, lembaga adat Bekasi, karang taruna, lembaga swadaya masyarakat, sampai sejarawan dan budayawan), duduk bersama untuk membahas pembuatan peraturan daerah yang berhubungan dengan ikon Kabupaten Bekasi. Berdasarkan perda inilah, pembuatan patung atau relif di lokasi bekas patung golf dan tempat-tempat lain mendapat payung hukum.

Kata “segera” dalam imbauan saya bukan untuk memaksakan, namun semata-mata untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi gejolak sosial yang pada ujungnya menimbulkan kekerasan sosial. Kalau sudah begini, akan mengganggu dan merugikan ekspor hasil industri dari kawasan industri, masyarakat Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Alasannya, berdasarkan fakta sejarah Bekasi yang saya geluti, saya berkesimpulan bahwa Bekasi merupaka salah satu daerah yang memiliki potensi besar terjadi kekerasan sosial, bila aspirasi maupun tuntutan masyarakatnya tidak kunjung disalurkan oleh pemerintah maupun pengusaha. Mereka umumnya lamban dalam mengambil keputusan.

Buktinya, sejak abad ke-19 terjadi sedikitnnya enam kasus kekerasan sosial, yang barang kali bisa dijadikan cermin dalam mengambil kebijakan. Pertama, pemberontakan petani Bekasi di Tambun pada 1869 yang menewaskan beberapa pejabat, termasuk Assisten Residen Meester Cornelis C.E. Kujper. Penyebabnya, tuan tanah dan pemerintah mengeksploitasi ketimbang mensejahterakan masyarakat.

Kedua, gerakan protes petani Bekasi pada 1913, dan nyaris menimbulkan korban jiwa. Penyebanya, hidup masyarakat kian terbebani oleh kenaikan harga, upah buruh yang rendah, serta penarikan berbagai jenis pajak. Menghadapi ini, pemerintah Hindia Belanda dan tuan tanah bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, malah melakukan penekanan lebih kuat dengan cara menambah pasukan militer pada 1922.

Ketiga, kekecewaan dan dendam masyarakat Bekasi terhadap penjajah mencapai puncaknya tatkala mereka membunuh 90 tentara Jepang antara Stasiun Bekasi sampai Kali Bekasi pada 19 Oktober 1945.

Keempat, pada awal Desember 1945, masyarakat Bekasi membunuh 26 tentara Sekutu-Inggris di Tangsi Polisi Bekasi. Akibatnya Bekasi dibom dan dibakar tentara Sekutu-Inggris pada 13 Desember 1945.

Kelima, patung Lele-Kecapi di bundaran Bulan-bulan Kota Bekasi dibakar kelompok Damin Sada pada 25 April 2002. Penyebabnya, patung yang dibangun pada 1995 ketika masa bupati Moch. Djamhari itu dianggap tidak mencerminkan kultur flora-fauna Bekasi. Berkali-kali masyarakat meminta agar patung tersebut dipindah atau dibongkar, namun tidak diindahkan.

Memang, pada 2001 Wali Kota Bekasi Nonon Sonthanie memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Kebersihan untuk membongkar patung itu, namun tak kunjung dibongkar hingga tragedi itu terjadi.

Keenam, patung Tiga Mojang di Perumahan Harapan Indah dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai patung Bunda Maria, sehingga sempat mendulang protes berbau SARA dan diancam hendak dirobohkan. Ini karena sosialisasi pembangunannya tidak maksimal.

Ada yang mengatakan peristiwa-peristiwa kekerasan yang saya tampilkan itu tersebut memprovokasi masyarakat. Menurut saya, bukan memprovokasi, tapi hanya menampilkan fakta sejarah sekaligus mengingatkan agar para pengambil keputusan berpikir ulang sebelum bertindak. Saya sependapat dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sarbini yang mengatakan, “Ini untuk memberi pencerahan kepada kita”.

Ali Anwar, Sejarawan
alianwar65@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: