Bekasi Kembali ke Jakarta

Solusi Mempercepat Kesejahteraan Rakyat

Bekasi Kembali ke Jakarta

Oleh Ali Anwar*

Beberapa hari ini berkembang wacana di Bekasi, terutama di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, perlunya Kabupaten Bekasi dimekarkan. Bahkan 5 fraksi di legislatif mengklaim telah sepakat mendukung wacana tersebut dan telah mengajukannya kepada eksekutif.

Alasannya, persoalan sosial yang ditanggung Kabupaten Bekasi semakin berat, sehingga butuh penyelesaian melalui pendekatan pemekaran wilayah (Indopos, Jumat, (7/12/2007). Namun sejumlah kalangan menilai, pemekaran tidak menyelesaikan masalah, karena tidak memberi manfaat secara langsung. Sebaliknya, pemekaran wilayah lebih untuk kepentingan politik para politisi dan pejabat.

Pemekaran wilayah boleh-boleh saja, karena Kabupaten Bekasi dengan APBD 1,3 triliun memiliki wilayah yang amat luas, yakni 127.388 hektare, 23 kecamatan dan 187 desa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi lebih dari 2 juta jiwa. Angka migrasi non permanen penduduk pendatang dari luar Bekasi tertinggi di Indonesia, yakni 3,46 persen, sedangkan lokal hanya 1,16 persen.

Bekasi juga memiliki sekitar 3000 industri yang tersebar di Cikarang, Cibitung, dan sekitarnya. Di Cikarang, di 9 kawasan ada 1.786 industri, dari industri manufacture, UKM dan yang tersebar di zona industri di jalan-jalan negara, jadi hampir 3000. Selain itu ada potensi minyak dan gas bumi yang ada di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

Pendapatan asli daerah (PAD) dari minyak dan gas mencapai 26 miliar pertahun, dari 22 sumur yang ada, akhir 2008 diperkirakan mencapai 45 sumur: 32 sumur produksi, dan sisanya sumur injeksi. Diperkirakan PAD dari minyak dan gas akan meningkat mencapai 60 miliar pertahun.

Karena hakekat pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat, apakah dengan potensi tersebut Kabupaten Bekasi mampu mensejahterakan rakyatnya? Tampaknya belum. Kalaupun ada yang sejahtera, itupun terpusat pada kelompok elite, terutama para pejabat, politisi, dan pengusaha.

Sedangkan sebagian besar penduduknya, dari masa ke masa tetap saja merasa menderita. Jalan-jalan yang menghubungkan antara desa dengan kota dan desa dengan desa selalu rusak. Drainase tidak maksimal, dan malah tidak dibangun serta rusak, ratusan sekolah merana.

Ironisnya, di sekitar ladang minyak dan gas Babelan, Tarumajaya, dan Muaragembong, kehidupan masyarakatnya amat mengenaskan. Minyak yang muncrat dari perut kampungnya, tidak mensejahterakan mereka.

Kalau wilayah Kabupaten Bekasi bagian utara dimekarkan menjadi satu kabupaten tersendiri, apakah bisa mensejahterakan penduduknya? Tampaknya peseimistis, karena andalan PAD terbesar dari minyak dan gas yang mencapai Rp 60 miliar per tahun. Tarolah ditambah dengan yang lain, paling banter APBD Bekasi yang dimekarkan hanya mencapai Rp 500 miliar, kecuali kalau dana alokasi umum (DAU) digelontorkan cukup banyak, sehingga bisa mencapai Rp 2 triliun.

Dengan demikian, kalau hanya mengandalkan dana bagi hasil dan PAD, anggaran tersebut tetap saja tidak mensejahterakan penduduknya. Kalaupun ada yang sejahtera lebih kepada kaum politisi dan pejabat. Politisi akan membentuk dewan pengurus daerahnya dan fraksi baru, sedangkan pejabatnya bakal menduduki posisi-posisi penting di pemerintah daerah.

Daripada pemekaran wilayah tidak menyelesaikan masalah bagi penduduknya, lebih baik sekalian saja kembali ke Jakarta. Mengapa kembali, bukan bergabung? Karena sebelum 1950 Bekasi (dulu Kabupaten Jatinegara), Tangerang, Depok, dan Bogor, masuk dalam wilayah Jakarta.

Dengan alasan strategi militer dan politis untuk memperkecil wilayah Belanda di Jakarta yang dikhawatirkan mengkhianati pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, para tokoh masyarakat bersama masyarakat Bekasi dan Cikarang melakukan resolusi di Alun-alun Bekasi pada 17 Januari 1950 memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat (RIS), yakni Distrik Jakarta dan Negara Pasundan.

Sebaliknya mereka menuntut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Jatinegara pun menjadi Kabupaten Bekasi pada 15 Agustus 1950 dan dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Barat. Ironisnya, sejak masuk dalam wilayah Jawa Barat, masyarakat Bekasi tidak kunjung sejahtera secara ekonomi dan budaya, karena APBD Jawa Barat amat minim dan berbudaya Sunda.

Memang ada asumsi, dengan pemekaran wilayah, maka masyarakat Bekasi bagian utara akan sejahtera. Namun kalau pun sejahtera, butuh waktu yang amat lama. Itupun tidak jelas kapan dan bentuk kesejehteraannya.

Nah, daripada pusing-pusing menunggu kesejahteraanyang masih diawang-awang, lebih baik sekalian saja kembali ke Jakarta. Agar tidak jomplang, seyogianya wilayah yang kembali ke Jakarta bukan hanya Bekasi bagian utara, tetapi juga seluruh wilayah Kota Bekasi yang penduduknya bergaya metropolis namun pembangunan wilayahnya masih terbelakang.

Tentu jauh lebih cepat dan lebih ril dibanding pemekaran wilayah namun tetap masuk dalam wilayah Jawa Barat. Alasannnya, selain faktor sejarah dan budaya, DKI Jakarta memiliki APBD yang amat besar, Rp 24 triliun. Kalau Bekasi bagian utara dan Kota Bekasi kembali ke Jakarta, setidaknya Jakarta mengucurkan anggaran Rp 4 triliun. Nilai tersebut sudah amat cukup untuk memuluskan seluruh luas jalan provinsi sampai jalan lingkungan. Kesehatan dan pendidikan bakalan gratis. Pegawai negeri dan politisi pun lebih sejahtera.

Sedangkan Jakarta akan memetik manfaat yang amat besar. Seperti, penambahan wilayah sehingga pembangunan tidak hanya bertumpu pada wilayah yang sudah amat jenuh, Pelabuhan Tanjung Priok berkembang lebih luas. PADnya bertambah dari sektor minyak dan gas, tidak perlu membayar typping fee untuk TPA Bantargebang.

Hubungan budaya serta sejarah yang sementara ini kurang jelas, bisa disatukan secara tegas. Jakarta memiliki Situs Buni di Babelan, sebuah situs nenek-moyang orang Jabodetabek. Situs ini melengkapi Prasasti Tugu di Kampung Tugu, Cilincing, yang pada 1970-an telah dimasukkan ke dalam wilayah Jakarta dari Bekasi.

Terlepas gagasan kembali ke Jakarta diterima atau di tolak, lambat laun sejarah akan mencatat kelak Bekasi akan kembali ke Jakarta. Tanda-tanda ke arah sana sudah terwujud. Lihatlah dari sisi keamanan dan pertahanan, kepolisian dan tentaranya sejak jauh hari sudah masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Meropolitan Jakarta Raya dan Komando Daerah Militer V Jakarta Raya, nomor seri kendaraan berubah dari T menjadi B.

Kode nomor teleponnya sudah 021, industri di Bekasi banyak yang berkantor pusat di Jakarta. Kulturnya metropolis yang kebetawian, organsiasi kebetawian sudah memiliki cabang di Bekasi. TPA milik Jakarta sudah di Kota Bekasi sejak 1980-an, warga Kota Bekasi sudah banyak yang bekerja di Jakarta, kehidupan warga Bekasi bagian utara lebih mengandalkan transportasi ke Cilincing ketimbang Bekasi. Tentu masih banyak lagi alasan di benak masing-masing.

Gubernur DKI Jakarta yang lalu, Sutiyoso, menggagas wilayah megapolitan, yang secara tersirat menghendaki wilayah Bodetabekjur bergabung kembali ke Jakarta. Kalau dicermati, lawatan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke Bandung, Bekasi, dan Tengerang, juga menuju ke kembalinya wilayah Jakarta yang pernah lepas pada 1950. Cuma saja karena mereka para pejabat, bertindak dan berbicaranya dalam kerangka yang tidak terang-terangan.

Tawaran kerja sama wilayah tesebut, tentu saja ditanggapi dingin oleh pejabat dan politisi Jawa Barat, Bekasi, dan Tangerang. Karena mereka tidak rela Bekasi “dicaplok” Jakarta. Tapi kalau dibikin referendum, besar kemungkinan warga Bekasi memilih kembali ke Jakarta.

Sebenarnya, gagasan bali ke Jakarta sudah didengungkan sejak 1999. Warga Babelan dan Tarumajaya dalam beberapa demo minyak dan gas berteriak kembali ke Jakarta. Bahkan Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih pernah melontarkan keinginan kembali ke Jakarta pada 1994. Sebuah tim yang terdiri dari tokoh masyarakat Bekasi sempat membicarakannya dengan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Namun, dalam perjalanannya, mereka tidak memiliki “nafas” yang panjang, sehingga surut di tengah jalan.

Nah, kini ada momen yang tepat. Saatnya merapatkan barisan kembali untuk kembali ke Jakarta. Syaratnya, dibicarakan bareng-bareng dengan semua unsur, jangan saling salib. Para aktor harus berkaca pada kepemimpinan dan strategi KH Noer Alie cs, sehingga Bekasi memisahkah diri dari Jakarta dengan mulus. Kembali ke Jakarta pun harus berhasil dan mulus.

*Ali Anwar adalah sejarawan Bekasi, Ketua Bekasi Heritage, Ketua Komunitas Budaya Pangkalan Bambu, Penasehat One Center, Pengurus Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB) Bhagasasi. HP. 081318161243

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: