Piagam Jakarta: Toleransi Tokoh Muslim Terhadap Nasionalis dan Non Muslim

Piagam Jakarta: Toleransi Tokoh Muslim Terhadap Nasionalis dan Non Muslim

Oleh Ali Anwar

Pada 22 Juni 1945, panitia kecil Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengajukan rumuskan Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Rumusan tersebut kelak dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945, lantas menjadi “Pendahuluan” atau Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Panitia kecil terdiri atas sembilan orang sehingga kerap disebut panitia sembilan: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Alex Andries Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoelkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Wachid Hasjim, Mr. Moehammad Yamin.

Salah satu kalimat dalam Piagam Jakarta yang mengandung kata “syari’at Islam” adalah: “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Menurut Mohammad Hatta, waktu merumuskan Piagam Jakarta, Mr Alex Andries Martamis yang beragama kristiani tidak keberatan dengan kata syari’at Islam. Bahkan Maramis ikut menandatangani Piagam Jakarta.

Kata syari’at Islam dicopot dari “Pembukaan” Undang-undang Dasar 1945 justru dilakukan pada 18 Agutsus 1945, sehari setelah setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Pencopotan syari’at Islam bermula pada 17 Agustus sore. Seorang opsir Kaigun (Angkatan laut) bersama seorang juru bahasa, Nishijima, mendatangi Hatta di kediamannya. Opsir yang tidak disebutkan namanya itu keberatan dengan “syari’at Islam”.

Dia beralasan, jika tetap mencantumkan kata “syari’at Islam,” golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Sebenarnya Hatta sempat berargumentasi bahwa “syari’at Islam” bukan diartikan diskriminatif. Namun dia membuka peluang dengan mengatakan akan mengemukakannya dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus.

Maka, pada 18 Agustus pagi, sebelum sidang Panitai Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai, Hatta melakukan rapat pendahuluan dengan Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodeimejo, dan Mr. Teuku Hasan. Dalam buku Memoir Mohammad Hatta (Tintamas: 1982, hlm. 458-459), Hatta mengatakan: “Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Menurut Hatta, “Itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa”. “Pada waktu itu kami dapat menginsyafi, bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan kata Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dan menggantikannya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selemah itukah perjuangan para tokoh Islam saat itu? Tampaknya tokoh Muslim ini tidak memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan niatnya menegakkan syariat Islam. Mereka lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan agama dan suku yang beragam, ketimbang menegakkan syariat Islam dalam dasar negara.

Itu sebabnya, tatkala dihadapkan oleh desakan penganut agama lain mereka lebih memilih mengedepankan toleransi ketimbang kengototan. Atau mereka berharap, syari’at Islam bakal diwujudkan kelak di kemudian hari. Seharusnya, kalau syari’at Islam tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mereka tetap teguh, kokoh, dan ngotot.

Mengapa? Karena kesempatan pertama adalah sejarah yang menentukan untuk sejarah masa depan. Kerelaan mereka mencopot kata “syari’at Islam” dari Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yang melemahkan argumentasi generasi Islam selanjutnya. Buktinya, pemimpin Islam di Dewan Konstituante bertekuk lutut oleh Dekrit Presiden Soekarno pada 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan menerapkan demokrasi terpimpin. Kekalahan serupa terjadi di DPR pada era reformasi tahun 2000-2001 tatkala kata “syariat Islam” dicuatkan kembali.

Sebenarnya, syari’at Islam menjadi wacana sebelum ditandatanganinya Piagam Jakarta 21 Juni 1945. Namun tokoh Islam seperti Wakil Ketua Masjumi, Wahid Hasyim (yang kemudian masuk dalam panitia kecil BPUPKI), sudah ragu dengan syari’at Islam.

Buktinya, dalam artikelnya berjudul “Agama dalam Indonesia Merdeka” dalam media Indonesia Merdeka, Volume I, 3 (25 Mei 1945), Wahid Hasjim mengatakan: “Demi kepentingan kesatuan ini, yang sangat kami perlukan secara mendesak dan dalam usaha untuk membangun negara Indonesia kita, di dalam pikiran kami pertanyaan yang terpenting bukanlah ‘Di manakah akhirnya tempat Islam (di dalam negara itu)?’ Akan tetapi pertanyaan yang terpenting adalah, ‘Dengan jalan manakah akan kami jamin tempat agama (kami) di dalam Indonesia merdeka?’ Karena itu sekali lagi saya ulangi: Yang sangat kita butuhkan saat ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahkan.”

Sementara tokoh lain, nasionalis yang beragama Islam, juga selalu membujuk tokoh Islam agar menerima negara kebangsaan daripada syari’at Islam. Dalam Panitai Persiapan, Soekarno mengatakan: “Kita mendirikan sutau negara kebangsaan Indonesia. Saya minta, Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain; maafkan saya memakai perkataan ‘kebangsaan’ ini! Saya pu orang Islam. Tetapi saya minta kepada Saudara-saudara janganlah Saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar Kebangsaan…”

Untuk meredam kekecewaan tokoh Islam, Soekarno membujuk dengan janji-janji manis: “Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam… Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian terbesar kursi-kursi dewan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam… Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula…” (Soekarno, Lahirnja Pantjasila, Jakarta: Kementerian Penerangan, 1952).

Bekasi, Sabtu, 9 Agustus 2008.

Makalah disampaikan dalam acara Semalam Bersama Dewan Dakwah Islamiyah dengan tema “63 Tahun Matinya Syari’at Islam,” di Mesjid Nurul Islam Islamic Center, Kota Bekasi, 9 Agustus 2008.

Ali Anwar, penulis KH Noer Alie Ulama Pejuang (Bekasi: Attaqwa, 2006), alumnus Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: